Integrasi Ekonomi Asia Timur : Meraba Bentuk Dalam Temaram

Asia Timur merupakan kawasan yang sangat heterogen, baik dari sisi komposisi demografis, kemajuan pembangunan, maupun variasi sistem ekonomi domestik negara-negara di dalamnya. Hal tersebut sedikit banyak memengaruhi proses integrasi kawasan ini. Karakteristik pembangunan kawasan pun ditentukan oleh negara yang paling maju secara ekonomi sebagai episentrumnya, atau disebut flying geese. Selain itu, peran pemerintah yang sentral juga menandai economic governance di kawasan baik secara domestik maupun kerja sama regional.

Telah lama, integrasi ekonomi ditandai dengan kerja sama perdagangan bebas, namun koordinasi ekonomi menjadi tantangan bagi negara sedang berkembang dalam menghadapinya. Kebutuhan akan sumber daya manusia dan infrastruktur memadai, seringkali menjadi hambatan terbesar. Masalah yang relevan untuk diangkat dalam kondisi seperti ini bukan lagi bagaimana negara harus menyesuaikan diri terhadap regionalisme ekonomi, namun bagaimana suatu kawasan harus mampu membentuk pola kerja sama regional yang sesuai dengan karakter kawasan tersebut, bukan hanya imitasi dari sistem integrasi yang telah ada sebelumnya.

Permasalahan tersebut esensial, terutama dalam menghadapi struktur kerja sama ekonomi Asia Timur yang lebih banyak memiliki institusi maupun bentuk kerja sama yang dilaksanakan di Asia Timur. Banyaknya jumlah kerja sama ini tentunya menguntungkan posisi tawar negara sedang berkembang layaknya negara anggota ASEAN, namun juga menyisakan masalah institutional order. Di Asia Timur tidak dapat ditemukan adanya suprastruktur yang megimplementasikan aturan interaksi antar aktor, baik negara maupun non negara.

Hal tersebut dipertegas oleh Baer, et. al. (2002) yang mencontohkan evolusi Mercosur di Amerika Latin yang sangat kurang dalam kebijakan koordinasi. Koordinasi sangat penting sebagai tonggak institusi yang mapan. Hampir pasti faktor kepemimpinan sangat berperan dalam menjalankannya. Namun perebutan posisi “pemimpin” ini kadang menimbulkan ketegangan. Di Amerika Latin, Brazil dan Argentina menampilkan persaingan dagang yang terlalu ketat, serta mengalami divergensi yang terlampau besar dari segi makro-ekonomi.

Brazil sebagai salah satu kelompok BRIC cukup berperan signifikan dalam memainkan mata uang Real sehingga volume perdagangannya dengan anggota Mercosur lain dapat direkayasa. Di sisi lain, peran Brazil terlihat lebih mengutamakan stabilitas makro-ekonomi kawasan daripada integrasi kawasan. Hal serupa terjadi di Asia Timur, di mana China merupakan negara yang relatif dominan dalam makroekonomi hingga ke sektor riil dengan memainkan kurs Yuan. Namun di Mercosur, proteksi terhadap komoditi utama masih boleh diberlakukan, serta perdagangan dengan pihak luar-Mercosur masih terhambat karena persoalan kurs uang.

Membandingkan pola kerja sama ekonomi di kedua kawasan, dapat terlihat bahwa selalu terdapat aktor negara terpenting dalam mengarahkan integrasi kawasan. Political will sangat berperan dalam membentuk integrasi tersebut, dan hal ini kadang harus melalui proses tekanan politik yang kolektif. Asia timur yang lebih heterogen dari Amerika Latin harus mampu membendung China dengan upaya-upaya kolektif untuk tercapainya integrasi. ASEAN juga harus mampu meningkatkan perdagangan di antara mereka sebelum mulai berdagang dengan negara lain di kawasan Asia Timur. Namun bukan berarti tidak diperlukan kesepakatan dan tindakan bersama dalam menghadapi krisis.

Secara institusional, open regionalism menjadi suatu bentuk kerja sama ekonomi yang mungkin, jika tak hendak menafikan situasi heterogen sistem politik dan ekonomi di kawasan. Serta, sekaligus menghindari ketergantungan ekonomi berlebihan yang mungkin terjadi di masa depan

Yell of The Forgotten

Regarding the Government of Turkey’s long-life oppression over Kurdish minority group, the cycle of violence continues on. The secessionist movement have been organized into Kurdistan Workers’ Party (KWP) and then weakened by the “assault” of their political leader, Abdullah Occalan, since 1999. This had been Turkey’s challenge from time to time, they were proclaimed to promote democracy, while sadly they also built strong wall against the basic human rights, which still apply even inside the what-so-called-separatist to them.

As Al-Jazeera reported on Sunday, October 19, 2008, Kurdish protesters marched on the street on the heavily populated Kurdish area in southern Turkey. They were demanding the government to treat the lifetime jailed Occalan more properly, regretting the government act during these times that said to be otherwise. On Diyarbakir, over 5000 demonstrators gathered and clashed physical contact with the police. Casualties couldn’t be hindered, and so many people detained by the government by that incident.

The Kurd, and the KWP, is being considered by Turkish government as “terrorist” rather than a mere separatist group. About 44000 people have died since its conflict with the Turkish state began in 1984. Government seems not to open talks for deescalating the conflict. The use of forces is becoming the main prioritization to handle the problems. And the supports to Kurdish struggle nowadays are nothing but a peril promise, due to the lacking of international support and recognition of their rights.

From over the mountainous region of Kurdish residence on Middle East, the attack on the civilians began their rapid assult as the area of their homelad were divided on various Arabic Countries, such as Iraq, Iran, Turkey, and even Syria as well. Then the Kurdish was said to be “a nation without a state” as the Israel and Palestine stand now. It should explain that what the Kurdish demanding is a political landscape, which refers to the political territory which only be justifiable by the means of a sovereign state. To contrast with their colleagues in Iraq, the guys at Turkey seems to expel the Kurdish away from the nation’s progress and their rights is not given well. On Iraq, there had been a political consolidation, that by 2006 they established a united autonomous governance but still subordinated under the Iraqi regime.

It is such a wonder why the Kurdish minority group in Turkey failed to resist the government, just by looking on the fact that around 50% population of The Kurd all over the world is residing on Turkey itself. They should have more political and human resources to pursue their aims. By enforcing such an brutal act to stop the demonstrators like above, there could be determined that the Kurdish in Turkey are being violated, and they are just forgotten by the world. There is no doubt that the vengeance and hatred would color their realations futher.

New Input From the Past

Wah, setelah beberapa waktu, aku mulai menyusun ulang catatan kuliahku yang tercecer untuk nanti kubaca lagi. Rencananya aku akan mulai memikirkan bagaimana untuk belajar menulis sebuah wacana tentang hubungan internasional [HI] yang lebih komprehensif. Untuk itu aku perlu referensi lebih banyak dan menambah porsi diskusi dengan orang-orang terkait untuk menambah wawasan. Senangnya, sekarang sudah banyak yang membantu daripada dulu.
Setelah mencari-cari dan mengelompokkan, akhirnya aku menemukan catatan beberapa waktu yang lalu di antara map-map berisi… hmm aku tak bisa bilang, unforgetable memories. Beruntung, catatan itu sangat penting, karena belum ada dosen HI di UGM yang memberi kuliah tentangnya. Yang spesial, itu kudapat waktu kuliah dengan Profesor Sakai Yumiko dari Chuo University [Chuo Daigaku] Jepang. Dalam ingatanku beliau terlihat awet muda, di saat yang sama aku berpikir bahwa jarang sekali ada wanita Jepang yang sekolah sampai jadi doktor. Mungkin sebaiknya aku bagi sedikit di blog ini untuk dapat dijadikan bahan diskusi lebih lanjut.

*****

Di Jepang khususnya Chuo University, Ilmu HI ditelaah untuk mengkaji dan mendalami perang dan perdamaian khususnya pada kedua masa Perang Dunia. Menurutnya terdapat beberapa isu penting yang beliau alamatkan untuk mengidentifikasi peristiwa yang dapat dijadikan acuan studi. Kejadian yang dimaksud terdapat pada Perang Dunia pertama [PD I] di mana isu senjata pemusnah massal mulai mencuat pasca terbongkarnya Manhattan Project. Isu tersebut disejajarkan dengan isu kemanusiaan di mana lebih banyak korban sipil bergelimpangan.
Kemudian rangkaian peristiwa penting lainnya juga beliau tuturkan, yaitu isu yang memanas di rentang waktu antara PD I dengan PD II, yaitu mengenai usulan dan pemikiran masyarakat idealis mengenai pengaplikasian hukum internasional untuk mencegah perang. Inilah yang menjadi titik tolak dibentuknya rezim internasional yang ditandai dengan munculnya embrio organisasi supra-nasional. Munculnya pemikiran para ahli seperti Hans J. Morgenthau dengan bukunya Politics Among Nations dan juga General Theories of International Politics telah membantu para pembuat keputusan untuk memetakan kekuatan politik dunia.
Sakai-sensei juga sedikit membahas mengenai perdamaian. Beliau menjelaskan bahawa studi tentang perdamaian secara aktif dipaparkan oleh Johann Galtung. Ia banyak memunculkan teori-teori mengenai perdamaian dan pendekatan dalam memahami banyak perspektif mengenai perdamaian. Selain itu Gene dan Sharp juga banyak melahirkan alternatif metode bina damai atau peace building secara non-kekerasan.
Perdamaian dapat dimaknai dengan dua cara menurut Galtung. Yang pertama ialah passive peace di mana perdamaian itu hanya sebatas ketiadaan perang atau kekerasan langsung. Sementara positive peace melihat bahwa perdamaian ialah juga ketiadaan kekerasan non-fisik atau kekerasan struktural yang tidak langsung.
Aku tidak tahu mengapa tiba-tiba beliau beralih membahas mengenai teori hubungan internasional. Menurut yang dijelaskan, ada beberapa model dalam menganalisa politik dan hubungan antar negara. Sekali lagi, sepertinya aku belum pernah menemukan yang seperti ini di buku yang pernah kubaca. Oh ya, seingatku Sakai-sensei banyak menghabiskan waktu kuliah demi membahas model ini.

Yang pertama ialah Power Politics Model [PPM]
Dimunculkan oleh Thomas Hobbes dalam bukunya, Leviathan, chapter ke-13. Jika melihat ilustrasi di atas, kita dapat menyimpulkan jika negara-negara saling lepas dalam mengurusi politik intern mereka. Dalam pandangan ini, problema yang dihadapi oleh suatu negara hendaknya diselesaikan oleh negara itu sendiri. Hal tersebut didasari asumsi bahwa kedaaan politik internasional penuh dengan anarki, dan negara-negara cenderung untuk saling berebut kekuasaan. Makanya jika suatu negara sampai melibatkan pihak luar untuk problem solving dikhawatirkan akan terjadi intrusi politik yang merupakan awal dari serangan pada suatu negara tertentu. Benar-benar berasa realis.

Model kedua adalah Transnational Function Model [TFM]
Di mana hubungan antar negara digambarkan saling ketergantungan, karena kedudukan masing-masing bangsa ternyata tidak sekuat yang dibayangkan untuk dapat melakukan autarchy, dan ancaman agresivitas negara lain tidak dirasa sepenuhnya benar adanya. Dalam rangka memfasilitasi hubungan ketergantungan tersebut, maka negara bekerja sama dengan berbagi sebagian kedaulatannya demi meraih tujuan dan pemenuhan kebutuhan bersama. Model seperti ini pertama kali diwujudkan dalam pembentukan European Economic Society [EEC] yang merupakan cikal bakal Uni Eropa.

Terakhir mengenai Centre Periphery Model [CPM]
Kenyataan bahwa kesejahteraan tidak selau merata telah melahirkan kesenjangan di antara bangsa-bangsa. Oleh karena itu akan selalu ada sebuah pusat di mana power terkonsentrasi yang disebut center. Ada pula daerah di sekitar center tersebut yang berkarakteristik kurang berkembang dibanding center, namun tetap terpengaruh dan bergantung pada center. Area itu disebut periphery, sebagai akibat perluasan pengaruh dari center. Ketergantungan periphery terhadap center merupakan sebuah dominasi kekuatan, di mana tanpa center, periphery tidak akan berlangsung. Galtung menyebutnya sebagai dependency theory.

Dalam ketiga model tersebut, Sakai-sensei juga mengemukakan bahwa banyak aktor yang dapat terlibat dalam jalannya sistem. Bukan hanya negara, namun juga korporasi multinasional, lembaga swadaya masyarakat atau non-govermental organizations (NGOs), serta pula Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bahkan aktor individual.

masih ada lagi... tp ntar yah... hehehe

Don't Make Carbon Commodity

I have already taken the Seminar on The Environment class on the former 4th semester. To put it simple, too many lessons and discourses had fulfill my class and on another corner of my interest, they didn’t really catch the right purpose, which was to bring and to increase awareness on environmental issues as soon. There were two failed class projects and ignored individual projects or another thingy called the seminar itself. However, there are still some things to grab on. I feel that the theories were relevant with the recent tendency on international politics, which has been considered as low politics stuffs and brings you no harm if you let go off it.

Back then, the politics constantly changes and dynamically stands still as a mere movement. Eventually, ignoring environmental issues seems to humiliate the meaning of being a political actor, because they forget where they take advantage. States and political leaders are busy on handling the issues of hard politics and leaving the environment for granted. On the analysis of sustainable development, there should be a balance statue of the human factor, economic factor, and environment factor. When it’s going to get hotter, the politicians finally awake from the dream of wars.

Reconstructing the environment costs us lots of things. Establishing eco-friendly stuffs really tiring us and needs bunch of money to pay for. Moreover, awareness of most guys are low-asses. Because they are poor. Because they are industrialist bourgeoisie. And because they don’t care.
On the next summit of UNFCCC on Bali next December, 3-14, they are going to talk about carbon trading [once again and again]. As the meetings would not let the US guards off from industrial interests, it would be a hard negotiation as always. Carbon trade is an ignorance towards the Kyoto Protocol to limit your greenhouse gases emission. Plus, it allows you to spread carbon more than any states because you are more developed ones. For those who already understand, the US and the blocs are intended not to limit theirs, mainly because it will restrain their industrial activities. The US sees the smoke as a commodity, and it’s the thing that has to be changed on the paradigm. When you buy the right of the developing states to emit more smoke until it gets on the cap, it means that you are buying their right of them to produce more on the factory [which emit gases also, dumb]. In the end, the economic activities, especially the production, will easily being hampered by those carbon traders.

The leaders seemingly start to understand how important this deal is, and should be prepared for a rejection towards the carbon trades. Rather than keeping eye on a trade of smoke, I believe there should be an effort to reconstruct our nature first. It should be that way due to the basics of life. It would be a huge risk on the future of a climate change. The world now needs recovery so badly on reconstructing what’s broken from our surroundings. Unfortunately, the WTO and World Bank had spread claims and discourses that the plan of reducing carbon trade mechanism would find it edges if it doesn’t fit the world trade’s interest of free trade. How lame. Hello, smoke trade isn’t fair to be called such commodity!! It’s undoubtedly the same old song that WTO always meets the deadlocks of farming issues on their every summit, and finally it had come to Hong Kong and failed again. So why are we still defending their bloody wish up to this time? See, it has been coming to be a hard, tough politics to begin with.

They just don’t realize it sucks and would destroy the economy on the future. If we wanted to crumble US down, the carbon trades should be off from the surface of the trading activities, for the sake of themselves also. Not to mention that the global economy is now at its worst level. Adding the matter of carbon trade will not solve the problem of climate change. Let’s begin with saving the energy, and no regret to those who are stupid, because soon… soon they would follow after us.

Memaknai Liberalisme dalam Politik Internasional

Di kelas, seumur hidupku belajar teori-teori, yang paling ”kena” adalah tentang pendekatan liberalis, meski tak bisa dinafikan bahwa teori realisme-lah yang paling laku di jagat perpolitikan internasional, soalnya paling relevan dalam praktiknya, baik oleh kalangan jurnalis maupun mereka yang ngendon di ranah pengajaran atau akademisi. Belum lagi banyaknya kebijakan luar negeri yang mengacu pada konsep ini, ya karena realis itu tadi, lebih melihat kenyataan bahwa negara-negara lapar mata akan kekuasaan dan membenci pemikiran munafik dan idealis akan utopia perdamaian.

Lalu, yang menjadi pembeda liberalisme dengan teori realisme adalah teori ini terasa lebih manusiawi, walaupun ada misi terselubung dalam maksud-maksud pasifis yang terdapat di dalamnya. Banyak orang menilai kebebasan yang ditawarkan dalam liberalisme adalah tidak bertanggung jawab dan absurd, padahal tidak demikian adanya. Sebaliknya jika melihat pendekatan lain seperti idealisme, realisme, dan –isme lain, kita akan melihat adanya perbedaan tingkatan manfaat dan besarnya political will yang berhasil didapatkan dari aktor internasional untuk membina keseimbangan.

Liberalisme berangkat dari kesejatian, di mana esensi hidup menjadi manusia sangat dihormati. Kebebasan, pembebasan, kemerdekaan, keadilan dan hak asasi menjadi pemersatu dalam konsensus yang selama ini dibikin orang. Dalam perkembangannya teori liberalisme lebih banyak menekankan pada hal lain selain perebutan pengaruh di bidang hard power, yaitu pengalihan perhatian orang pada teori ekonom-ekonom barat. Orang liberal tidak memusingkan bagaimana perdamaian akan tercapai atau bagaimana kesejahteraan akan mengganjar orang yang rajin, namun lebih menaruh fokus akan prosesnya. Bagi liberalis, konflik itu mendewasakan, dan orang jadi saling tergantung karenanya [baca:membentuk aliansi].

Kedua, liberalisme menganggap kedudukan aktor-aktor politik internasional adalah setara. Baik aktor negara maupun non-negara seperti non-govermental organizations atau [NGOs] dapat memiliki bargaining position yang sama besarnya dan sama berpengaruhnya. Lebih daripada itu, pengakuan akan kepentingan individu dan kelompok individu mendapat porsi yang besar, namun bukan berarti tak berbatas. Negara sebagai lembaga paling kompleks juga turut berperan dalam merumuskan berbagai kepentingan itu dan menjadikannya integral. Nah, untuk itu, individu akan berkumpul dan membentuk kelompok yang mampu menyampaikan aspirasinya, tak peduli mau gagal atau jadi booming karena yang penting adalah prosesnya. Yang penting juga adalah semua orang bisa ngomong dan tidak ada yang melarang. Dan itulah yang sangat kurang di negeri kita ini. Cuma yang tua aja yang bisa ceramah, yang tua harus didahulukan. Tanpa mengurangi rasa hormat, itu sangat feodal dan merusak keharmonisan, karena banyak hal potensial yang terpendam, yang bikin lambat maju. Kelompok minoritas ditekan dan diintimidasi. Kayaknya ada yang ketakutan tuh. Belum lagi politik identitas [yang masih tetap berdiri di Amerika sana] menambah kekuatan negara untuk bungkam dan angguk-angguk pada kepentingan masyarakat kebanyakan.

Agresifitas negara harusnya bisa ditekan dengan mengadopsi paham satu ini. Dengan menempatkan negara sebagai perumus kepentingan dan tempat sampah aspirasi, elite negara akan lupa dengan hasrat peperangan dan hopefully akan membentuk Pacific Union dengan lebih memperhatikan bagaimana ekonomi berjalan daripada beli granat dan pesawat, meski itu juga penting, sih.

Hipotesa utama dari tikus berkedok liberalis ini adalah :

1. Ketergantungan ekonomi antarnegara yang lebih besar akan menurunkan kemungkinan resiko akan terjadinya perang. Maksudnya, negara akan lebih senang bekerja sama daripada perang soalnya lebih menguntungkan.

2. Menerapkan demokrasi menjadikan kemungkinan untuk berperang menjadi lebih kecil dibandingkan dengan perebutan kekuasaan.

Tanda yang lain dari sistem yang liberal adalah terintegrasinya kepentingan dunia dalam organisasi internasional. Contoh yang paling ”jadi” adalah Uni Eropa, yang asalnya cuma bermain kerja sama di level pertambangan besi dan batu bara saja. Namun organisasi lain cenderung membiarkan dominasi tampil tanpa kontrol seperti WTO. Oh ya, liberalisme sering juga dihubungkan dengan kapitalisme dan diidentikkan dengan itu. Wah mungkin kapitalisme ini turunannya ya. Menurut Angell dan Schumpeter, kapitalisme adalah hasil dari evolusi ekonomi dunia yang akhirnya matang. Terus katanya lagi, kapitalisme juga menandai akan berakhirnya perang fisik. Kalau menurutku tidak juga. Seperti perang Irak dengan ironi war for oil-nya, ini bukti kapitalis tetap membuat peluru bersarang di kepala orang.

Konsep liberalisme menjadi kurang terang ketika ia dilihat hanya saat mati lampu, di mana orang malas dan apatis berhenti mengembangkan potensinya. Orang mempersalahkan kompetisi yang sangat ketat dalam liberalisme sebagai biang dari segala masalah penyakit sosial. Namun faktanya masyarakat dunia peduli soal ini, karena kemiskinan ternyata menular. Untuk itu digagaslah Millenium Development Goals [MDGs] yang agak macet belakangan ini. Tapi yang penting kan usaha, hehe...

Sebenarnya ada beberapa masalah yang tidak dijawab olek perspektif liberal ini. Mungkin tentang masalah tentang bagaimana perang tidak akan berakhir meski dengan kerja sama ekonomi yang masif. Perhitungan tentang proses penghentian atau minimalisasi perang masih tidak dibahas. Padahal penting untuk menunjukkan bagaimana kemajuan ekonomi sebagai fokus liberalisme akan membendung keinginan untuk berkonfrontasi dengan korelasi positifnya. Tapi satu pembelaan, bahwa liberalisme telah mampu menyadarkan orang tentang nilai kemanusiaan dan banyak menyatukan persepsi banyak gelintir para pembuat kebijakan.

Orang Jepang jaman Meiji dan Taishou bilang "fukoku kyouhei"... Negara yang kaya, militer yang kuat. Gabungan liberalisme dan realisme?

Lost Gently

It has been some time since Shinzo Abe had succeeded by Yasuo Fukuda, also from Liberal Democratic Party (LDP). All that left was only disappointment and dissatisfaction from the people to Abe’s governance. The exalting issues like bribery scandals and the abuse of retirement’s fund had colored his era, while in another side it’s a bless for Indonesia to grab a new deal on a more intense economic policy with Japan this year on Japan-Indonesia Economic Partnership Agreement (JI-EPA) this August.

However, one thing interesting is the speculation on the reason why Abe finally quits the Prime Minister’s seat. Journalists published that it was just because Abe suffered from stress and a considerable health problem. Those picture on Reuters show us how pale he looked when entering the local hospital. I’m sure he’s not only doing check-ups or probably had a face-off surgery to cover his shameful face after suffering a coup ;D

Well, just to appreciate him, nevertheless, I should agree on Kompas (a daily newspaper) issued on September 25, 2007, that he stands still as a gentleman. It did not take too long to hearing from him to apologize to the people on Japanese media. “I apologize from the bottom of my heart that the people are suffering...,” he said with a low-profile manner, just as the newspaper told. What we could learn here is only about the strength to stand on our feet to beg a pardon from the society. I found it is interesting to contrast it with the circumstances on Indonesia. Even Grandpa Soeharto just flee straight out from the spot when the 1998 revolution took him down, while there were never a single word came out to confess his mistakes on the past 32 years.

How rude those corruptors are, even when they beg the jury to decrease their penalties. I think those guys just not able to feel that what they’d done was a harrashful shame to death. There were never just a piece of word saying “I’m sorry, folks…” to us, the Indonesian people, when Shinzo Abe gently spoke it out to the Japanese. It could be probably due to his samurai blood ;P
Not to mention, Abe was only governing for about one years and he told the media how regretful he was. About how he was failing to keep everything in line and let them torn apart. It’s just about mentality and morality. Too many politicians and political leaders in Indonesia are way too pathetic tho have the line come out from their mouth. Too many of them do not possess a shame feeling and what they do just only saving their faces by lying all the time to cover another lie. Abe ga motto kakkoi yo…!!!*

*)Abe’s cooler!!!